nusakini.com--Untuk melihat pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (BPKP) melakukan pengambilan gambar untuk film documenter, Selasa (11/7). Pengambilan gambar tersebut sebagai pendukung modul ajar tata kelola, managemen resiko, dan pengendalian intern (TKMRPI). 

Pusdiklatwas BPKP, sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Mengembangkan system pembelajaran jarak jauh atau E-learning. untuk mendukung hal tersebut Pusdiklatmas BPKP mengembangkan modul pelatihan dalam bentuk buku visual, audio dan video. 

Untuk modul pelatihan dalam bentuk visual adalah modul tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern, dimana modul ini melihat bagaimana pelaksanaan tata kelola sektor publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan Wali Kota dan Kepala Dinas/Badan terkait dengan tata kelola yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. 

• Wujudkan Birokrasi Bersih Dan Melayani, Pemkot Surabaya Ajak Selurih Lapisan Masyarakat Kampanye AntiKorupsi
• Kembangkan Potensi Surabaya, Wali Kota Eri Gandeng 6 Perguruan Tinggi
• Pemkot Surabaya Siapkan Swab Gratis di Bandara Juanda bagi Tamu World Habitat Day
• Sambut Hangat Delegasi Hari Habitat Dunia, Pemkot Surabaya Suguhi Pertunjukkan Campursari
• Tak Ingin Warga Tergenang, Pemkot Surabaya Rutin Normalisasi Sungai Kalimas

Pemkot Surabaya dipilih karena Surabaya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai kota dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik secara nasional. Pemkot Surabaya dinilai berhasil melakukan inovasi E-government dalam melakukan tata kelola pemerintahan serta diakui sebagai system tata kelola pemerintahan berbasis teknologi berbasis teknologi informasi terbaik secara nasional. 

Dengan prestasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan sistem tata kelola Pemkot Surabaya untuk dicontoh pemerintah daerah lain. KPK juga menginisiasi implementasi E-government Pemkot Surabaya pada 40 kabupaten/kota dari lima provinsi. 

Dalam pengambilan film dokumenter ini ada beberapa topik yang diangkat. Topik tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, kerangka hukum, transparansi informasi, pelayanan responsif, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan tata pemerintahan yang menjembatani kepentingan masyarakat secara menyeluruh. 

Melalui film dokumenter ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara nyata kepada peserta diklat bagaimana tata kelola pemerintah daerah, dan menjadi sebuah contoh kasus penerapan good governance untuk dibahas dan didiskusikan di dalam kelas diklat Bersama widyaiswara. (p/ab)